Properti Syariah

Properti syariah lahir karena keprihatinan para pengusaha muslim terhadap maraknya transaksi riba dalam proses kepemilikan properti terutama rumah dan tanah di negeri ini. 

Dari mulai praktek riba terang-terangan seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional misalnya, sampai pada transaksi pembiayaan pemilikan rumah pada bank-bank syariah yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya terbebas dari transaksi ribawi.

Munculya ide properti syariah yang ingin mewujudkan masyarakat yang bebas dari kehidupan ribawi sungguh sangat membahagiakan dan perlu mendapatkan apresiasi serta dukungan dari kita semua sebagai kaum Muslimin. Betapa tidak, karena dosa riba yang sangat besar, yang mana dosanya ini tidak hanya akan berdampak bagi individu pelaku riba, akan tetapi juga berdampak pada tatanan masyarakat luas.

Mari kita perhatikan sabda Bagina Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu berikut :

“Apabila riba dan zina telah merajalela dalam satu masyarakat, maka mereka telah menghalalkan adzab Allah atas diri  mereka.” 

[Hadits hasan; HR. Al-Hakim (II/37) dan ath-Thabarani dalam Mu’jam Al-Kabiiir (I/178, no. 460)]

Na’udzubillah.. betapa berat dosa riba hingga jika masyarakat tidak peduli dengannya sampai riba itu merajalela di tengah mereka, maka seolah-olah mereka hanya tinggal menunggu adzab Allah turun atas diri mereka, na’udzubillahi min dzalik.

Lalu, bagaimana mekanisme properti syariah ini berjalan? Detailnya tentu panjang, akan tetapi sederhananya, inti segalanya adalah akad. Akadlah yang menentukan sebuah transaksi itu secara hakiki berjalan. 

Properti syariah berjalan tanpa melibatkan bank, karena memang bank hakekatnya tidak melakukan jual beli real, mengingat regulasi Bank Indonesia sampai saat ini masih melarang bank terjun ke sektor real seperti transaksi jual beli misalnya. Jadi posisi bank hanyalah sebagai media yang menyalurkan pembiayaan, sekalipun itu bank syariah.

Pada properti syariah, jual beli terjadi antara konsumen sebagai pembeli dengan pihak developer sebagai penjual, baik itu secara cash, maupun sistem pesanan dengan menggunakan skim akad istishna, sehingga transaksi jual beli itu benar-benar terjadi. Inilah akar dari semuanya, akad yang sesuai dengan prakteknya.

Selain itu, properti ini meniadakan sejumlah kegiatan-kegiatan transaksi yang melanggar prinsip syariah seperti riba, denda, sita dan asuransi. Kegiatan-kegiatan yang membebani konsumen seperti proses BI Checking misalnya, semuanya ditiadakan. Yang terpenting adalah komitmen dan itikad baik dari calan pembeli properti sehingga semuanya bisa diperjanjikan dengan baik. Jadilah properti ini :

1. Tanpa Bank

2. Tanpa Riba

3. Tanpa Denda

4. Tanpa Sita

5. Tanpa Asuransi

6. Tanpa BI Checking

7. Tanpa Akad Bathil

Lalu bagaimana bisa properti syariah bisa berjalan dan berkembang tanpa 7 poin diatas? Jawaban atas pertanyaan itu insya Allah akan dikupas tuntas pada artikel-artikel selanjutnya, biar penasaran..

Semoga bermanfaat..

Salam Properti Non Ribawi

Iyan Rofianto